Diskusi Penyiapan Teknologi Digital untuk Mendorong Indeks SPBE Nasional

Pada Selasa, 20 Januari 2026, bertempat di Gedung Kementerian KOMDIGI lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan diskusi strategis terkait penyiapan teknologi digital yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat transformasi digital sektor pemerintahan daerah melalui penyediaan teknologi, perangkat digital, serta sistem yang siap diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Peran Kementerian KOMDIGI dalam Akselerasi SPBE Daerah

Pembahasan diskusi dipimpin langsung oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Bapak Aris Kurniawan, bersama ketua tim percepatan di lingkungan direktorat terkait. Fokus utama diskusi diarahkan pada strategi fasilitasi pengadaan dan penciptaan teknologi digital yang mampu menjawab kebutuhan nyata pemerintahan daerah dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi birokrasi.

Melalui pendekatan kolaboratif dengan pelaku industri teknologi, pemerintah mendorong hadirnya solusi digital yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi SPBE, tetapi juga mudah diterapkan di berbagai daerah dengan karakteristik yang beragam.

Keterlibatan InterActive dalam Penyiapan Solusi Digital Pemerintahan

Dalam kesempatan tersebut, InterActive dipercaya untuk ikut berperan dalam mendukung penyiapan solusi teknologi digital yang akan diperkenalkan pada agenda audiensi 200 kepala pemerintahan daerah yang dijadwalkan pada 26 Februari 2026.

Sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, InterActive telah mengirimkan proposal produk dan sistem digital yang dirancang khusus untuk mendukung implementasi SPBE di pemerintahan daerah. Seluruh solusi yang ditawarkan bersifat siap implementasi, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan layanan publik saat ini.

Solusi Teknologi Digital InterActive untuk Mendukung SPBE

1. Sistem Antrian Digital untuk Layanan Publik

Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah mesin antrian digital, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi kepadatan antrean, serta menciptakan pengalaman layanan yang lebih tertib dan transparan di kantor pemerintahan.

2. Mesin dan Software Absensi Terintegrasi

InterActive juga menghadirkan mesin absensi dan software absensi digital yang mendukung pemantauan kehadiran ASN secara real time, akurat, dan terpusat. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan kepegawaian daerah serta mendukung tata kelola SDM yang lebih modern.

3. Akses Kontrol untuk Keamanan dan Efisiensi

Untuk mendukung aspek keamanan dan manajemen fasilitas, InterActive menawarkan solusi akses kontrol yang dapat digunakan pada gedung pemerintahan, ruang kerja terbatas, serta fasilitas publik lainnya.

4. QRIS Tematik untuk Layanan Daerah

Dalam mendukung digitalisasi transaksi non-tunai, InterActive juga menyiapkan QRIS tematik yang dirancang khusus untuk kebutuhan pemerintahan daerah, seperti:

• QRIS parkir

• QRIS pasar tradisional

• QRIS tiket layanan dan wisata daerah

"Solusi teknologi digital InterActive ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pendapatan daerah sekaligus memperluas adopsi pembayaran digital di masyarakat", seperti yang disampaikan oleh CEO InterActive Group Bapak Alex Surya Rahardjo.

Kolaborasi Teknologi untuk Pemerintahan Daerah yang Lebih Digital

Keterlibatan InterActive dalam diskusi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan penyedia teknologi dalam mewujudkan transformasi digital yang berdampak nyata. Dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi, mudah diimplementasikan, dan sesuai kebutuhan daerah, percepatan indeks SPBE dapat dicapai secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Penutup

Diskusi penyiapan teknologi digital yang berlangsung di Kementerian KOMDIGI menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan SPBE di tingkat kabupaten dan kota. Melalui kolaborasi dengan InterActive, pemerintah daerah diharapkan memiliki akses terhadap solusi digital yang siap pakai, terintegrasi, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Ke depan, sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan penyedia teknologi akan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.